Lihat Berdasarkan Tanggal
Menteri Kehutanan Masukkan KPHD dalam Peta Jalan Hutan Adat 2025-2029
Poso  

Menteri Kehutanan Masukkan KPHD dalam Peta Jalan Hutan Adat 2025-2029

Jakarta, CumaNesia.com – Pemerintah mengakui pentingnya peran parlemen daerah dalam percepatan pengakuan masyarakat hukum adat. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Percepatan Penanganan dan Penetapan Status Hutan Adat 2025-2029, Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) ditetapkan …

Konfercab II Tetapkan Sutami Pimpin PCNU Poso 2026-2031
Poso  

Konfercab II Tetapkan Sutami Pimpin PCNU Poso 2026-2031

Poso, CumaNesia.com – Konferensi Cabang (Konfercab) ke II Nahdlatul Ulama Kabupaten Poso menetapkan H. Sutami M. Idris sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Poso periode 2026-2031.

Dalam forum yang sama, Ahmad Badjeber terpilih sebagai Rais Syuriah PCNU Poso.

Terpilihnya kepengurusan baru tersebut …

TK Aisyiyah Tambarana Jadi Contoh Toleransi Beragama
Poso, Ragam  

TK Aisyiyah Tambarana Jadi Contoh Toleransi Beragama

Poso, CumaNesia.com – Wajah toleransi kembali terlihat di Kabupaten Poso. Dua anak beragama Hindu asal Desa Bakti Agung, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Ratna dan Anggun, kini menempuh pendidikan di TK Aisyiyah Muhammadiyah Tambarana bersama siswa dari berbagai latar belakang agama.…

Hujan dan Longsor Lumpuhkan Arus Lalu Lintas di Pamona Timur
Poso  

Hujan dan Longsor Lumpuhkan Arus Lalu Lintas di Pamona Timur

Poso, CumaNesia.com – Kemacetan parah melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Poros Trans Sulawesi Tentena-Taripa, tepatnya di pendakian Kamporesa, Desa Didiri, Kecamatan Pamona Timur, Minggu (24/5/2026).

Ribuan kendaraan dari dua arah terjebak antrean hingga belasan jam akibat longsoran material proyek …

Implementasi KUHP Baru, PPNS Poso Ikuti Penguatan Hukum
Hukum  

Implementasi KUHP Baru, PPNS Poso Ikuti Penguatan Hukum

Poso, CumaNesia.com – Kepolisian Resor (Polres) Poso berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso memberikan penguatan pemahaman hukum kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pemahaman hukum tersebut terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku secara nasional.

Kegian …

MoU Kejari dan BSI Perkuat Pendampingan Hukum
Hukum  

MoU Kejari dan BSI Perkuat Pendampingan Hukum

Poso, CumaNesia.com –  Kejaksaan Negeri Poso menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Poso di Aula Kantor Kejari Poso, Kamis (21/5).

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri langsung Kepala Kejaksaan …

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.