Poso, CumaNesia.com – Upaya memperkuat perdamaian dan ketahanan sosial di Kabupaten Poso terus digencarkan.
Melalui Dialog Nasional bertajuk Poso Harmoni dan Tangguh, berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan berkumpul untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program STRIVE (Strengthening Rehabilitation and Reintegration Program and Improving Social Cohesion Against Violent Extremism) yang didukung oleh GCERF dan dilaksanakan konsorsium Nurani Perdamaian Indonesia bersama SKP-HAM sejak 2025.
Program Coordinator Nurani Perdamaian, Ardhiana Fitriyanie, menjelaskan program tersebut berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial berbasis komunitas yang dijalankan di Desa Toini, Kelurahan Moengko Lama, dan Kelurahan Kayamanya.
Menurutnya, program ini tidak hanya membangun kapasitas masyarakat, tetapi juga membentuk Forum Warga dan Pandu Warga sebagai upaya mewujudkan wilayah yang harmonis dan tangguh sesuai mandat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso.
“Terkait bagaimana kita membentuk wilayah yang harmoni dan tangguh, program selama satu setengah tahun ini memang dilaksanakan bersama para pihak dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas,” ujar Ardhiana.
Ia menambahkan, sasaran utama program adalah masyarakat di wilayah yang teridentifikasi memiliki tingkat risiko tertentu. Melalui berbagai pelatihan, dialog multipihak, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas, warga didorong menjadi aktor utama dalam menjaga perdamaian.
“Program ini dimulai Januari 2025 dan akan berakhir pada 2027. Karena itu kami terus berkolaborasi agar meskipun program selesai, warisan baiknya tetap hidup dan dijalankan oleh komunitas di Poso,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Ia menilai penguatan harmoni sosial harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Poso memiliki pengalaman panjang dalam membangun perdamaian. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar daerah ini semakin damai, harmonis, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial,” tegas Soeharto.
Keberhasilan inisiatif ini turut didukung sinergi pemerintah daerah, SKP-HAM, Nurani Perdamaian Indonesia, Densus 88, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, komunitas pemuda, akademisi, media, hingga berbagai pihak lainnya yang selama ini aktif menjaga dan merawat perdamaian di Kabupaten Poso.
(Ishaq).
